Kunci Sederhana Tentang BeritaPolisi.id
Kunci Sederhana Tentang BeritaPolisi.id
Blog Article
Kompolnas, yang terlibat dalam tim khusus yang mengusut kasus penembakan ini, mengaku tengah mendalami beberapa hal yang dinilai publik mengandung kejanggalan. Salah satunya terkait sosok Bharada E.
"Bullying atau perundungan itu bahasa di bawah umur, kalau dewasa atau lex spesialis itu tidak ada," terang Soleh.
Melibatkan publik, terutama keluarga korban kesewenang-wenangan kepolisian, disebut Ardi sebagai langkah yang harus ditempuh DPR dan pemerintah jika ingin mengubah UU Polri.
Seperti disampaikan kepolisian, Bharada E menggunakan senjata jenis Glock seventeen, yang menurut beberapa pihak hanya boleh digunakan oleh anggota polisi yang minimal berpangkat perwira. Sementara Bharada E masih berada di jenjang Bhayangkara Dua (Bharada), pangkat terendah di kepolisian.
Pada saat itu, jurnalis tersebut, yang mulai dari menangani arsip hingga menyampaikan berita besar, mengatakan kepada BBC information
Selain perbaikan personel, Bambang mengatakan kepolisian juga harus melakukan perbaikan sistem pada internalnya demi memulihkan kepercayaan masyakarat terhadap kepolisian.
Dua oknum polisi di Palu diduga menganiaya tahanan kasus KDRT hingga tewas. Motifnya adalah emosi karena korban berisik saat jam istirahat.
Jika masih ada kejanggalan di mata publik, bisa dipastikan respons publik akan kembali negatif terhadap institusi Polri.
Dua permasalahan lain yang disebut Ardi adalah "impunitas" terhadap polisi yang terlibat perkara pidana serta independensi Polri dari politik.
Hal serupa juga terjadi pada Najwa Shihab, jurnalis yang mengkritik gaya hidup mewah anggota Kepolisian. Kritik tersebut memantik sejumlah respon, teror dan intimidasi BeritaPolisi.id dari kelompok pendukung Polri yang salah satunya mendesak agar Najwa Shihab meminta maaf kepada institusi tersebut.
Yang terakhir, tantangan teknologi. Mereka harus terus update infrastruktur IT mereka biar websitenya tetep lancar meskipun site visitors-nya gede. Belum lagi harus ngikutin tren teknologi baru kayak AI atau blockchain.
Maksud dan urgensi revisi UU Polri yang tengah dilakukan DPR dipertanyakan karena akan memperluas kewenangan kepolisian, dari hak melakukan penyadapan, pemblokiran informasi, hingga operasi intelijen.
"Janji kapolri untuk melakukan proses ini dengan transparan dan akuntabel, menggunakan scientific criminal offense investigation harus dilakukan dengan benar, secara terukur, dan proporsional. Ketika di perjalanan ini ada yang kembali dinilai janggal, pasti respons publik juga akan negatif lagi," kata Wahyu.
Pasal lain terkait kewenangan Polri untuk "mengamankan, membina, dan mengawasi" ruang siber. Kewenangan ini disebut semestinya didasarkan pada izin ketua pengadilan negeri agar polisi tidak sewenang-wenang membatasi hak warga atas informasi dan komunikasi.
Report this page